ADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Administrasi negara adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun dan kapanpun itu, kita akan selalu berhadapan dengan administrasi. Jika kita mendengar kata administrasi, hal yang pertama kita pikirkan adalah administrasi sebagai kegiatan tulis-menulis belaka.

Sedangkan, ganti rugi, menurut hemat kami, merupakan hak pengusaha/perusahaan yang dikenakan kepada karyawan, karena melakukan kesalahan/kelalaian yang mengakibatkan rusak/hilangnya barang/aset perusahaan. Misalnya, ganti rugi karena kelalaian yang menyebabkan kerusakan mesin produksi. Padahal berdasarkan perjanjian kerja, pekerja/buruh wajib

Permohonan bagi pengurusan harta pusaka besar terdiri daripada 2 peringkat yang diperlu disempurnakan (MANDATORI) iaitu : Permohonan mendapatkan Grant of Letter of Administration (Surat Kuasa Mentadbir); dan; Permohonan untuk membuat Pembahagian. Permohonan hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.
Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”. Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam.
Menurut pasal 35 ayat (1) Undang�Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya, pasal 36 ayat (1) UUP menyatakan, tindakan hukum apapun terkait dengan harta bersama harus melalui persetujuan suami dan istri. Apabila pada 2007 si istri menjual kembali tanah Simpan Simpan SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT.doc Untuk Nanti. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. b). perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka; c). perjanjian untung-untungan: misalnya prjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdata ; d). Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau .
  • om5bsn5yjy.pages.dev/352
  • om5bsn5yjy.pages.dev/392
  • om5bsn5yjy.pages.dev/265
  • om5bsn5yjy.pages.dev/239
  • om5bsn5yjy.pages.dev/174
  • om5bsn5yjy.pages.dev/34
  • om5bsn5yjy.pages.dev/76
  • om5bsn5yjy.pages.dev/64
  • om5bsn5yjy.pages.dev/95

    • surat perjanjian tidak akan menuntut harta